GOBANNEWSINDONESIA.COM – Gelombang PHK Meningkat di Indonesia 2025 : Tantangan dan Respons Pemerintah

📉 Tren PHK yang Mengkhawatirkan

Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi lonjakan signifikan dalam angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 18.600 pekerja terdampak PHK pada Januari hingga Februari 2025, angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya . Bahkan, Serikat Buruh melaporkan sekitar 60.000 pekerja dari 50 perusahaan mengalami PHK massal .

🏭 Sektor yang Paling Terkena Dampak

Industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), manufaktur, dan elektronik, menjadi sektor yang paling terdampak. Beberapa perusahaan besar yang mengalami PHK massal antara lain:

• PT Sritex: Mengumumkan kebangkrutan dan memberhentikan sekitar 10.665 pekerja .
• PT Karya Mitra Budi Sentosa: Memberhentikan 10.000 pekerja di beberapa lokasi.
• PT Bitratex: Mengurangi 2.000 pekerja di Semarang.
• PT Victory Ching Luh dan PT Adis: Masing-masing memberhentikan 2.000 dan 1.500 pekerja di Tangerang.
• KFC Indonesia: Memberhentikan 2.274 pegawai .

🔍 Faktor Penyebab Meningkatnya PHK

Beberapa faktor yang menyebabkan lonjakan PHK di Indonesia pada 2025 antara lain:

• Persaingan dengan produk impor murah: Produk dari China yang lebih murah mengurangi daya saing produk lokal.
• Kebijakan impor yang longgar: Peraturan Menteri Perdagangan yang mempermudah arus impor barang dari luar negeri.
• Tekanan ekonomi global: Penurunan permintaan ekspor dari negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat.
• Efisiensi biaya perusahaan: Perusahaan melakukan pemangkasan biaya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja.
• Kebangkrutan perusahaan: Beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan akibat beban utang yang tinggi .

🛡️ Respons Pemerintah

Menanggapi lonjakan PHK, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah memperkuat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja bagi pekerja yang terdampak PHK. Pemerintah juga telah menetapkan perubahan kebijakan JKP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, yang mencakup peningkatan manfaat uang tunai dan penyesuaian syarat kepesertaan .

Selain itu, pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ketenagakerjaan dengan meningkatkan akses pelatihan vokasi melalui sistem informasi pasar kerja (SIAPKerja), yang memungkinkan pekerja yang terkena PHK memperoleh akses pelatihan keterampilan, informasi lowongan kerja, dan konsultasi karir yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah.

📊 Proyeksi Ekonomi dan Tantangan ke Depan

Meskipun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, beberapa lembaga internasional, seperti OECD, menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% pada tahun yang sama. Penurunan ini disebabkan oleh hambatan perdagangan yang lebih tinggi, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, dan kebijakan yang membebani investasi serta pengeluaran rumah tangga .

🧭 Kesimpulan

Lonjakan PHK di Indonesia pada 2025 menjadi tantangan serius bagi perekonomian nasional. Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pekerja yang terdampak, seperti memperkuat Program JKP dan meningkatkan akses pelatihan keterampilan, namun tantangan struktural dalam perekonomian masih perlu diatasi. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, dan memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan.