GOBANNEWSINDONESIA.COM – Thailand Menghadapi Krisis Politik yang Mengancam Perekonomian
Sejak Pheu Thai Party membawa Paetongtarn Shinawatra menjadi perdana menteri pada Agustus 2024, Thailand kembali terjebak dinamika politik yang intens. Namun situasi saat ini mencapai titik kritis.
🔥 Kronologi Krisis Politik
- 18 Juni 2025: Terungkapnya rekaman pembicaraan telepon Paetongtarn dengan mantan PM Kamboja, Hun Sen, terkait sengketa perbatasan ﹣ memicu kemarahan nasionalis dan dituding melemahkan kedaulatan ﹣ memicu Bhumjaithai Party keluar dari koalisi, menguras mayoritas parlemen
- 28 Juni 2025: Ribuan demonstran — termasuk kelompok nasionalis — menuntut pengunduran diri PM, menyebutnya telah mengkhianati negara dan melecehkan militer .
- 1 Juli 2025: Mahkamah Konstitusi menangguhkan Paetongtarn dari jabatan selama proses penyelidikan dan menetapkan periode 15 hari untuk menanggapi tuduhan pelanggaran etika .
⏳ Potensi Dampak Ekonomi & Resesi
- Pertumbuhan melambat: Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan hanya 2.3% di tahun 2025, menurun dari 2.5% di 2024—di bawah rata-rata ASEAN ~4–5% .
- Paralisis anggaran tahunan: Ketidakpastian dapat menunda pengesahan APBN 2026 senilai ฿3.78 triliun dan anggaran stimulus US$15 miliar, dengan risiko serupa tahun 2019 .
- Ketidakstabilan pasar: Indeks SET jatuh ke level lima tahun terendah — penurunan 24% YTD — dan pelepasan stok >US$4 miliar oleh investor asing
- Risiko resesi teknis: GDP kuartal I hanya tumbuh 0.7%, paling rendah sejak pandemi, memperkuat fasilitas kebutuhan suku bunga lebih dalam untuk mencegah resesi .
- Respon Bank Sentral: Bank of Thailand mempertahankan suku bunga saat ini tapi siap melanjutkan pelonggaran jika kondisi ekonomi memburuk .
💬 Suara Sektor Swasta & Ancaman Jangka Panjang
- Lebih dari 100 CEO Thailand menuntut Paetongtarn mundur, menyoroti perlunya stabilitas untuk melanjutkan reformasi, dukungan sektor pariwisata, dan penanganan utang rumah tangga
- Kamar Dagang menegaskan kondisi ekonomi berada dalam “posisi serius dan berisiko tinggi”, mengingat beban utang rumah tangga, turunnya kunjungan wisatawan Tiongkok, dan defisit anggaran .
Kesimpulan
Krisis politik Thailand kini mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan — dampaknya tidak hanya politik, tapi sudah merembet ke sektor ekonomi dan keuangan negara. Penangguhan Paetongtarn sebagai PM semakin mengaburkan prospek kebijakan pandan dan anggaran nasional.
Potensi efek negatif mencakup:
- Penundaan pengesahan anggaran tahunan
- Pelarian modal asing dan volatilitas pasar
- Tekanan untuk resesi teknis
- Project infrastruktur dan stimulus menjadi tertunda
Untuk mencegah kemunculan resesi penuh, Thailand membutuhkan:
- Penyelesaian politik cepat — baik melalui pengunduran diri, kabinet reshuffle, atau pembentukan pemerintahan yang lebih kuat;
- Jaminan kelanjutan anggaran dan kebijakan ekonomi — untuk menjaga kepercayaan investor dan pasar;
- Reformasi institusional jangka panjang — perbaikan dalam demokrasi, tata kelola publik, hingga reformasi struktural ekonomi.
Jika tidak, Thailand menghadapi risiko kemunduran ekonomi yang serius — bahkan kemungkinan resesi selama sisa tahun 2025.
Tinggalkan Balasan